Jakarta, PORMIKI – Transformasi digital kesehatan di Indonesia kini telah memasuki babak baru. Hal ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
Regulasi terbaru ini membawa perubahan besar. Seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)—mulai dari Puskesmas, Klinik, Praktik Mandiri Dokter, hingga Rumah Sakit—kini diwajibkan untuk menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik (RME).
Sebagai wujud komitmen profesi, DPP PORMIKI juga telah mengambil langkah proaktif. Salah satunya dengan melakukan finalisasi pedoman teknis RME.
Tujuannya sangat jelas, yaitu untuk memastikan seluruh tenaga kesehatan memiliki panduan baku yang bisa diandalkan dalam masa transisi digital ini.
Landasan Hukum dan Regulasi Utama RME di Indonesia
Implementasi RME di Indonesia tidak dilakukan sembarangan. Proses ini ditopang oleh regulasi-regulasi krusial yang mengikat secara hukum, di antaranya:
- Permenkes No. 24 Tahun 2022: Regulasi ini menggantikan aturan lama (Permenkes No. 269/2008). Di dalamnya diatur kewajiban RME, batas waktu integrasi, serta prinsip kerahasiaan dan keamanan isi rekam medis.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: UU ini memperkuat kerangka hukum teknologi kesehatan dan mendukung penguatan Cakupan Kesehatan Semesta (UHC).
- Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP): Mengategorikan data kesehatan sebagai data sensitif, sehingga menuntut tingkat keamanan ekstra tinggi dalam pemrosesannya.
Baca Juga: Belum terdaftar sebagai anggota resmi? Simak panduan mudah mendaftar anggota PORMIKI untuk mendapatkan akses pembinaan, seminar, dan sertifikasi profesi Anda.
Ekosistem SATUSEHAT dan Standar Interoperabilitas
Kementerian Kesehatan RI telah meluncurkan platform ekosistem data kesehatan nasional bernama SATUSEHAT. Platform raksasa ini mengadopsi standar internasional.
Tujuannya untuk memastikan data medis pasien dapat saling terhubung (interoperabel) antar-Fasyankes secara real-time dan aman.
Beberapa standar interoperabilitas utama yang wajib diterapkan dalam RME meliputi:
- HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources): Standar arsitektur pertukaran data kesehatan antar-sistem aplikasi medis di seluruh dunia.
- Kode Klasifikasi Diagnosa dan Tindakan: Menggunakan ICD-10 untuk klasifikasi penyakit, dan ICD-9-CM untuk pengodean prosedur medis atau tindakan klinis.
- SNOMED CT & LOINC: Merupakan standar terminologi medis untuk pencatatan klinis yang lebih presisi, termasuk pengodean hasil pemeriksaan laboratorium.
Keamanan dan Kerahasiaan Data RME
Sesuai dengan amanat Permenkes 24/2022 dan UU PDP, keamanan RME harus mencakup tiga aspek utama atau yang dikenal dengan CIA Triad:
- Kerahasiaan (Confidentiality): Akses data pasien hanya diberikan kepada tenaga medis yang berwenang dengan prinsip need-to-know basis dan persetujuan pasien.
- Integritas (Integrity): Menjamin riwayat medis pasien tidak dapat diubah atau dihapus secara diam-diam. Semua perubahan akan meninggalkan jejak digital (audit trail).
- Ketersediaan (Availability): Menjamin data medis selalu siap sedia diakses oleh dokter yang sedang merawat pasien, kapan pun dibutuhkan.
Peran Strategis Profesi PMIK (PORMIKI)
Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK) memegang peranan kunci. Di bawah naungan PORMIKI, profesi ini menjadi garda terdepan dalam keberhasilan transformasi RME.
Berikut adalah beberapa peran strategis PMIK dalam era digital:
- Manajemen Kualitas Data Medis: Memastikan validitas dan akurasi koding ICD guna mendukung klaim BPJS Kesehatan (JKN) dengan tepat.
- Validator Interoperabilitas Data: Mengawal kepatuhan variabel data klinis lokal di Fasyankes agar sinkron dengan struktur data SATUSEHAT.
- Pengelola Hak Akses & Privasi: Mengatur matriks hak akses pengguna dalam sistem RME untuk mencegah kebocoran data pasien.
- Analisis Informasi Kesehatan: Mengolah data RME menjadi informasi statistik (seperti BOR, TOI, BTO) yang sangat krusial bagi manajemen rumah sakit.
Kesimpulan
Penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) di Indonesia kini adalah sebuah standar kewajiban nasional yang dilindungi hukum. Transformasi ini membutuhkan kolaborasi sinergis dari berbagai pihak.
Bersama Fasyankes, Kementerian Kesehatan (SATUSEHAT), dan profesionalisme PMIK (PORMIKI), kita wujudkan sistem pelayanan kesehatan Indonesia yang transparan, aman, dan berkualitas tinggi.
